IMPLEMENTASI PENERAPAN PERJANJIAN KERJA LAUT SESUAI MARITIME LABOUR CONVENTION 2006 DI INDONESIA

Abstract

Suhardi Saragih, 605240154, “Implementasi Penerapan Perjanjian Kerja Laut Sesuai Maritime Labour Convention 2006 di Indonesia” Perjanjian Kerja Laut (PKL) merupakan instrumen hukum utama dalam menjamin perlindungan hak dan kewajiban pelaut sebagaimana diatur dalam Maritime Labour Convention (MLC) 2006 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016. Namun, dalam praktiknya implementasi penerapan PKL masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada aspek pengawasan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penerapan PKL sesuai ketentuan MLC 2006 di Indonesia dengan fokus pada mekanisme pengawasan serta keterbatasan sumber daya manusia pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pejabat Syahbandar, pelaut, dan pihak terkait, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan normatif PKL dan MLC 2006 dengan praktik pengawasan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan PKL masih berorientasi pada pemenuhan administratif dan belum sepenuhnya menjamin perlindungan substantif pelaut sesuai standar MLC 2006. Kendala utama meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah serta keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan dan penyijilan PKL. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengawas guna meningkatkan efektivitas implementasi PKL dan perlindungan pelaut di Indonesia.